Bagaimana saya bisa menjadi "pemilik" di Indonesia?
Pada umumnya, warga asing tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik penuh. Jalur yang umum adalah leasehold: sewa jangka panjang di hadapan notaris yang memberi hak untuk memakai, menyewakan, dan mengalihkan bangunan selama masa itu. Di Aang, hingga Desember 2059. Jika untuk usaha, jalur lainnya adalah perusahaan modal asing (PT PMA). Kami bantu menentukan yang paling cocok.
Bisakah saya memakai properti saya?
Untuk unit yang kami jual, ya. Anda bisa tinggal di sana atau menyewakannya. Jika disewakan, kami melakukannya melalui pool pengelolaan kami dan mengurus reservasi, kebersihan, dan tamu. Pada proyek kemitraan, tergantung kesepakatan.
Bagaimana cara membawa uang keluar dari Indonesia?
Melalui transfer internasional. Yang berbeda adalah pajaknya: pembayaran kepada non-residen, seperti dividen, umumnya dipotong 20%, dan perjanjian pajak dapat menguranginya jika dokumen yang benar diserahkan. Tergantung kasus Anda, jadi kami tinjau bersama konsultan kami sebelum Anda berinvestasi.
Bagaimana jika ini gelembung dan pasokan melebihi permintaan?
Tidak ada yang bisa menjamin itu tak terjadi, dan waspadalah pada yang menjanjikannya. Yang kami lakukan adalah tidak bersaing di yang biasa: jika pasokan bertambah, yang pertama terdampak adalah yang mirip dengan lainnya. Karena itu kami memilih arsitektur yang berbeda dan mengelolanya sendiri. Saat ini hotel kami sekitar 80% okupansi dengan nilai 9,6.
Siapa yang menjamin perusahaan ini tidak akan menghilang?
Kontrak notaris Anda, pembayaran bertahap, dan laporan pembangunan. Serta yang bisa Anda lihat: hotel yang sudah buka, sebuah restoran, lebih dari 25 karyawan, dan sepuluh proyek berjalan. Kami ingin tumbuh dan membangun nama; menghilang tidak masuk akal. Jika sedang mempertimbangkan investasi, buat janji untuk mengunjungi kantor dan lokasi proyek kami.
Berapa modal yang dibutuhkan?
Unit yang dijual, mulai sekitar €70.000. Proyek bersama, mulai €100.000. Untuk membangun dan mengelola sebagai mitra, mulai €300.000.
Informasi umum, bukan nasihat hukum atau pajak. Peraturan Indonesia sering berubah: setiap kasus ditinjau bersama konsultan sebelum penandatanganan.